wilayah bebas korupsi. Dedi Prasetyo menyebutkan dari ratusan unit kerja. wilayah bebas korupsi

Banjarmasin (Kemenag) --- UIN Antasari mendapat ditetapkan Menteri PAN&RB sebagai salah satu Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 12 Desember 2017. “Korupsi adalah. Zona Integritas (ZI) di lingkungan instansi pemerintah adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan. Jakarta - Humas MA: Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Surat Kepala Badan. Ada lima strategi yang merupakan kunci untuk menyukseskan pembangunan zona integritas, salah satunya adalah komitmen. . Namun, tahukah kalian perbedaan dari ZI, WBK dan WBBM? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari lihat latar belakang mengenai ZI, WBK dan WBBM. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang. peraturan gubernur (pergub) tentang pedoman pembangunan dan penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah provinsi jawa timurBanyaknya maladministrasi dan korupsi di Indonesia mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Wilayah Birokrasi Bersih Melayani . Liputan6. Oleh sebab itu dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, peningkatan kapasitas dan akuntabilitasnya, serta penguatan orientasinya ke arah perbaikan. Diikuti oleh para pejabat. Internalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi (RB) terus-menerus dilakukan oleh para pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah memuat target-target prioritas yang relevan sesuai dengan tujuan. 64, berita daerah provinsi jawa timur tahun 2019 nomor 64 seri e. Sumatera 24 Apr 2021 07:00 Polda Riau Janji Melayani Masyarakat Tanpa Korupsi. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 3. 2014. Pada saat ini, unit/satuan kerja pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedang berusaha untuk dapat meraih predikat Zona Integrita s-Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejak 2019, daerah pemilihan ini diwakili oleh. Hal ini menunjukkan bahwa WBK/WBBM. 29, BN. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program dalam: manajemen perubahan, Penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Berdasarkan laporan panitia penyelenggara fi penghujung tahun 2021, lahir 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. a. INDUSTRY co. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor. penggunaan waktu (jam kerja. Strategi merupakan cara yang digunakan oleh suatu instansi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan. YOGYAKARTA -- Jajaran satuan kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di lingkup Yogyakarta ditantang untuk mewujudkan komitmen membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar bersama Kepala BPKP, Mardiasmo, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dan Gubernur Sulawesi Utara, Walikota Sukabumi, dan Walikota Banjarbaru menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona. Abstract. Wilayah Bebas Korupsi; b. Padang, 25 Februari 2020. E. 2019. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi NasionalWilayah Bebas Korupsi; b. wilayah bebas korupsi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat berjalan dengan efektif. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia Email: [email protected] (ANTARA) - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Artikel. Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM. Acara ini berlangsung selama sehari (09/05/2012) di Aula Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia Sulawesi Tengah. Dalam hal Penguatan Sistem Pengawasan guna membangun unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm), Ditjen Kuathan Kemhan telah melaksanakan public campaign secara berkala dalam rangka pengendalian gratifikasi sesuai permenhan nomor 16 tahun 2015, yang ditindaklanjuti. 2 Tujuan Kegiatan Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun komitmen untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) di Balai Besar Kimia dan Kemasan melalui reformasi birokrasi, khususnya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Senin, 26 Juni 2023 CariJakarta - Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Ditjen PP. MANAJEMEN PERUBAHAN. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasal 7 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah; Mengingat : 1. Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Walikota Yogyakarta pada tahun 2014. Sebanyak 763 unit. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh. 6 Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) • Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. 4. Suasana penyerahan anugerah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Keempat instansi pemerintah tersebut, di antaranya Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Proses ‘Mewujudkan Mimpi Indonesia Bebas Korupsi’ seperti ini tidak akan berhasil tanpa adanya kesungguhan dari masing-masing jiwa masyarakat Indonesia. Camat Kepanjenkidul Indra Purwanto mengatakan, pihaknya menjadi salah satu dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikirimkan oleh Pemkot Blitar untuk mengikuti penilaian. Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Unit Kerja yang sukses menerapkan ZI akan memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang menadakan bahwa unit. Sedangkan Wilayah Bebas Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan. Tahun 2013, hingga bulan Juni sebanyak 113 instansi, ditambah satu instansi yang mencanangkan ZI pada. skripsi yang berjudul “Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (studi Pembangunan Zona Integritas BPMPPT Kabupaten Lampung Tengah)”. Jakarta, Kominfo –Reformasi birokrasi merupakan pilar penentu keberhasilan tercapainya Visi Indonesia Maju. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama. 7 Oktober 2020, 18:10. Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Recent Posts. BBWS Pemali Juana belum dapat menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi maupun Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani. ZONA INTEGRITAS DAN WILAYAH BEBAS KORUPSI BAGI GOVERNANCE Oleh Wayan Gede Suacana Pascabanyaknya mantan pejabat dan pejabat tersandung kasus korupsi, Bupati Bangli I Made Gianyar menandatangani kesepakatan Bangli sebagai zona integritas dan wilayah bebas korupsi dengan Menpan RI. Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkomitmen membangun dan memperkuat zona integritas guna mewujudkan wilayah bebas dari korupsi bagi seluruh aparatur sipil dengan di seluruh kantor perwakilan BKKBN di Indonesia. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya. id - Jakarta-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengevaluasi 485 unit kerja yang mengusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2017. 1. M. 2. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sep. Tentunya dari korupsi yang dilakukan oleh oknum oknum pemerintah yang tidak bertanggung jawab, dapat mengakibatkan kerugian besar didalam negara, serta memperbanyak kemiskinan di negri tercinta ini. Pelayanan publik yang merupakan suatu keharusan bagi negara atauWilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah; c. Adapun satker yang juga diusulkan dalam memperoleh sertifikasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) antara lain Pengadilan Agama Kerinci, Pengadilan Agama Bengkalis, Pengadilan Agama Selat Panjang. melaksanakan pencanalgan unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi; b. -4- Pasal 2B Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan. Kapti, Prasetya Taruma Eka (2019) IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (STUDI DI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG). 1. Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menggelar apresiasi dan penganugerahan unit kerja yang berhasil memperoleh predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2021, Senin. Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adlah predikat. Wicipto Setiadi, SH. Liputan6. Pembangunan . Sedangkan sanksi kepemerintahan yang bisa diberikan misalnya, dengan. Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Pada tahun ini Kemenkumham kembali mengusulkan pembangunan Zona Integritas (ZI) 520 Satuan Kerja (Satker) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) selaku Tim Penilai Nasional, termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kata kunci: Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Bebas Bersih Melayani. 2. Bisnis Proses Kementerian Komunikasi dan Informatika. Wakil Presiden K. 0 ini, masyarakat semakin menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat dan berkualitas. Anti korupsi adalah mantra yang ampuh untuk bangsa yang maju. -4- Pasal 2B Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan. T. Ma’ruf Amin, saat acara penganugerahan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM) tahun 2020, yang diadakan secara virtual, menyatakan di era revolusi industri 4. Oleh karena itu diperlukan penerapan pola pemerintahan yang bersih disertai penetapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi untuk meminimalisir korupsi secara efektif. 27. Pencanangan diawali dengan sambutan Kepala KPPN Banjarnegara, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta. -Masyarakat Sipil Akan Kawal Penanganan Kasus korupsi di Provinsi Kaltim-Pernyataan Pers Bersama Pada 22 Oktober 2012 lalu, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mendeklarasikan pencanganan Kaltim sebagai zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Keempat instansi pemerintah tersebut, yakni Pengadilan Negeri Surabaya dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Menuju Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (Menuju WBBM) adalah. b. 52, BN. Pengumuman Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 | Jakarta, 14 Juli 2022. COM, JAKARTA - Sebanyak 763 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur. YANG MEMBUAT SULIT ITU ADALAH. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku, H. manajemen perubahan, b. JAKARTA, KOMPAS — Gerakan bebas korupsi di instansi pemerintah melalui pembangunan zona. 1793. g. Keberhasilan membangun desa bebas korupsi diharapkan memotivasi dan mendorong masyarakat daerah lain untuk melakukan replikasi hal serupa. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Unit kerja yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah. Integritas, Syarat untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi. SURABAYA – Komitmen Kementerian Hukum dan HAM RI dalam upaya pemberantasan Korupsi terus dilakukan, salah satu bentuk keseriusan itu adalah dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. “Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukanlah pekerjaan mudah”, tegas Menkes. (Berbagi Kiat meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi ) “MEMBANGUN INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KERJA TIDAKLAH SULIT, CUKUP TELADAN PIMPINAN, KESADARAN/KOMITMEN KUAT PEGAWAI SERTA SISTEM PENGAWASAN YANG. Home » Arsip » Tahun 2019 » Tim Kerja 2019 » SK Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019. Wilayah Bebas Korupsi; b. org, ada sejumlah negara yang sukses menjadi negara paling bersih dari praktik korupsi. Masyarakat berdaya bersama pemerintah desa membangun wilayah bebas korupsi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan pelaporan terhadap indikasi praktik korupsi. 02. Santri Fest 2023. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Badan / Pengarang. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. LLDIKTI Wilayah VI menjadi salah satau dari 486 unit kerja dari seluruh Indonesia yang ditetapkan sebagai unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Gelombang kedua penilaian internal dalam rangka penerapan Zona Integritas yang dilakukan oleh. 1. LANGKAH LANGKAH STRATEGIS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2023. Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan LPMP DKI Jakarta. Kita menghasilkan 22 wilayah bebas korupsi dan kita adalah kementerian yang mendapat penghargaan dari KPK sebagai Nasional Anti Korupsi," kata SYL, 22. SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN RI APRESIASI DAN PENGANUGERAHAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2021. 22 Tanggal 12 Januari Tahun 20202 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas. 2. jenis/bentuk peraturan: peraturan menteri: pemrakarsa: kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: nomor: 90: tahun: 2021: tentang: pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintahDalam Pedoman Permenpan 52 tahun 2014 pengertian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah : "Predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Penataan Laksana, Penataan Sistem SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja". Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Yakni PN Surabaya,. H. KPK bersifat independen dan bebas dari. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal. Berjuang melawan korupsi itu sama dengan membangun negara yang kaya dan damai. Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. ,M. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan K/L dan Pemda. Pemerintah DaerahSenin, 23 Agustus 2021 | 805 kali. Hj. Hari ini (10/12) sebanyak 10 Unit Kerja di lingkungan Kemenkumham mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan kebijakan internal di masing-masing instansi pemerintah. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat 9 – 0. com - Sebanyak 17 unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima predikat Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan kebijakan internal di masing-masing instansi pemerintah. Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara menyerahkan piagam penghargaan kepada Direktur. Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan m. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton. Sep. JAKARTA – Pada penghujung tahun 2021, lahir 558 unit kerja agen pelopor perubahan birokrasi berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi. Empat instansi tersebut adalah Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia. com - Sebanyak 84 satuan kerja (Satker) yang terdapat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) guna mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah. 7. A. Dr. Katakan TIDAK pada KORUPSI dan Mulailah dari diri SENDIRI !!!Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah pengertian Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya. Wakil Presiden RI, KH. 4 Cinere – Depok 16512 Telepon (021) 7540077, 754124 Faksimili (021) 7543709, 7546120 Selengkapnya silahkan baca dan download salinan Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBK-WBBM) Di Instansi Pemerintah, melalui link yang tersedia di bawah ini Peraturan Perundang-undangan. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, dan penguatan akuntabilitas kinerja. ,. Gelombang kedua penilaian internal dalam rangka penerapan Zona Integritas yang dilakukan oleh. Sebanyak 486 unit kerja ditetapkan sebagai WBK dan 72 unit kerja mendapat predikat WBBM. Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga, perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif guna menjaga terpeliharanya predikat WBK dan WBBM. com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencabut predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di empat unit kerja instansi pemerintah. Segala upaya nyata dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) serta birokrasi bersih dan melayani (WBBM) harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. 2. -4- Pasal 2B Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan. -4- Pasal 2B Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan. Detail Peraturan. Pencabutan ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka kasus penyuapan. Berita Wilayah-bebas-dari-korupsi - Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari empat unit kerja instansi pemerintah dicabut Kementerian PANRB.