peraturan bupati tentang perangkat desa. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perangkat Desa; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. peraturan bupati tentang perangkat desa

Tahapan Pengangkatan . Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai. tentang Pedoman teknis peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 8. Keputusan Bupati. dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 025 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA. Tematik. 2022. - Peraturan Bupati ini mengatur tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang perangkat desa. Perangkat Desa. Nomor 65 Tahun 2022. semarangkab. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Judul. Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 3. Peraturan Bupati ini mengatur tentang. 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan. FILE-FILE PERATURAN. 14 Ungaran, Jawa Tengah, 50511 Tlp. Judul. - 5 -. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka. ABSTRAK: a. Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. UNSUR STAF PERANGKAT DESA 7. Peraturan Bupati (PERBUP) Bogor No. Penunjukan Pejabat dan Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan Retrebusi Daerah serta Besaran Prosentase Insentif. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GUNUNGKIDUL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang. Lombok Tengah. 3 Tahun 2022 Tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022. STATUS PERATURAN. 48, BD. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, serta untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemerintah. (2 ) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa. 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 37) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatur Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 15 Tahun 2019;. a. Pengangkatan kembali Perangkat Desa, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri D); 18. Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa; Mengingat : 1. Sekretaris Desa. Badan Permusyawaratan. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2. ABSTRAK: bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo· Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa lokal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo; Mengingat : 1. Terdiri dari 9 halaman tanpa. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan g. Judul. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan. BUPATI BOGOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : a. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : 1. (2) Atas usulan tersebut: a. SALINAN . TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dima ksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa ; Mengingat : 1. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa; Mengingat : 1. 5 hlmPeraturan Perundang-undangan. 426. Peraturan Daerah. Judul. jdih. 2019 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa; Mengingat : 1. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA 6. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. 1223 -2- Mengingat : 1. Perangkat Desa , maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Ta hun 2015 tentang Perangkat Desa perlu untuk dilakukan penyesuaian; b. dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. 114, BD Tahun 2020 Nomor 115. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Kerja Dan Cuti Pemerintah Desa; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 7. Permendagri No 84 Tahun 2015 10. go. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Disiplin Perangkat Desa. Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2022. 2. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa, dan Unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai kewenangannya. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peratuan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 6), diubah sebagi berikut : 1. 2. KETENTUAN PENUTUP. Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa: Berlaku : Lihat / Unduh Detail: 503: Peraturan Bupati No. Peraturan Perundang-undangan. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar pembentukan. 54, BD. pengangkatan dan pemberhentian - perangkat desa. Bakal. Subjek. Belum Tersedia. Judul. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. Peraturan Bupati | Berlaku. berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau unsur masyarakat yang ditunjuk melalui rapat BPD bersama Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. E. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Lahirnya Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020, diharapkan dapat ikut meminimalisir persoalan-persoalan terkait pengisian perangkat desa. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap,. Undang-Undang. Sadan. bahwa pengaturan mengenai aparat pemerintah Desa telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa tugas berdasarkan surat Keputusan pengangkatannya. 74 Tahun 2020 Tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN; 06. Kendal No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah. PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 6 TENTANG PETUNJUK TEKNIS. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. Peraturan Menteri Dalam. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BOGOR. telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat. TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA. 19. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan disiplin kerja aparatur Pemerintah Desa, maka perlu mengatur mengenai cuti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan. Denagan adanya tahapan tersebut diperlukan biaya yang dibebankan pada APBDes serta perlu membentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Camat. Indonesia, Kabupaten Banjar. Pasal 8 (1) Masa kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sampai dengan. Peraturan Perundang-undangan: T. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, agar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. PERANGKAT DESA. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, maju dan sejahtera,. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 78 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam. (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana. Mengingat : 1. Mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Tulungagung. Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 24 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa. monitoring perkembangan pembangunan di Desa. T. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2021 tentang. Mohon informasi tentang perbup sumenep yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebelum perbup 8 tahun 2020 (untuk panduan pembuatan sk perangkat desa tahun 2016) respon Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa sudah dapat di download di Menu Produk Hukum kami,. merencanakan besaran biaya proses pengisian Perangkat Desa; Munawar Haris (Sekretaris Desa) MUSYAWARAH DESA PENETAPAN KPM BLT DANA DESA. 13 hal. PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANI ASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DE A. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. 60 Kali Pelayanan Adminduk,. peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang perangkat desa : 5: 2016: berlaku: 12: 18:. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DESA. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. Denagan adanya tahapan tersebut diperlukan biaya yang dibebankan pada APBDes serta perlu membentuk Tim Fasilitasi dengan Keputusan Camat. 13 hal. Tahun. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2020. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2), Pasal. 13. 6. BAB I KETENTUAN UMUM. 3 2. Tipe Dokumen. 1A Pati (0295) 386014. 44 Tahun 2016, Permendagri No. PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KAYONG UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : a. Perangkat Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN . han Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor O24 Tahun. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa perlu mengubah Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 100 TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES, Menimbang : a. Tipe Dokumen. Status : Berlaku. Tipe Dokumen. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang. Mengingat : 1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 31 dan Pasal 38, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Perubahan Atas Perbup Bojonegoro No. Peraturan Perundang-undangan. 13 Tahun 1950; UU No. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Perangkat Desa: Status : - Unduh: 35: Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa:. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2016 ttg Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sbgmn tlh Diubah dgn Perda No 8 Tahun 2018. (3) Ketua Rukun Tetangga yang terpilih menjadi Ketua. Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa di kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perangkat Desa; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. Judul. 20 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR MEMUTUSKAN : Menetapkan. 2022. Mengingat : 1. PERATURAN BUPATI CIREBON. Diatur tentang jam kerja kantor desa, pelaksanaan pelayanan, daftar hadir, cuti, monitoring dan evaluasi, kewajiban dan larangan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara, Staf dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Download. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.